Sejarah PDAM "Uwe Lino" Kab. Donggala

  SEJARAH SINGKAT PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KAB.DONGGALA

PDAM Kabupaten Donggala didirikan pada tahun 1972 menurut SKP Pendirian dan mulai efektif diberlakukan SKP pada tahun 1973. Sebelum berdiri menjadi PDAM Donggala, PDAM ditangani oleh PU (Perusahaan Umum) dikenal dengan BPAM (Badan Pengelola Air Minum). Sebelum terbentuknya Perusahaan Air Minum, PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) yang dikelola oleh Pemerintah Swapraja dengan wilayah pelayanan mencakup Kota Palu dan Kota Donggala.Pada tahun 1972 status berubah menjadi PDAM Kabupaten Dati II Donggala, berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah No. 42 tahun 1972 tanggal 1 Juni 1972. status ini kemudian disempurnakan lagi dengan Peraturan Daerah No. 5 tahun 1985 tanggal 5 April 1985. Dengan demikian PDAM merupakan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala Dati II Donggala yang berlokasi di Kota Madya Palu dan diberi nama PDAM “Uwe Lino”. Kegiatan usaha PDAM Kabupaten Dati II Donggala adalah pelayanan jasa air minum dengan kwalitas air yang dapat dipertanggung jawabkan dan saat ini melayani system air bersih di Kota Madya Palu dan 12 IKK / Unit di Kabupaten Dati II Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong termasuk Kota Donggala sendiri. Sistem air bersih untuk Kota Madya Palu dan Kota Donggala merupakan sistem yang terpisah.

PDAM adalah perusahaan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala yang berdiri sejak tahun 1974 jauh sebelum terbentuknya Administratif dan Kota Madya Palu. Kontinuitas pelayanan kepada pelanggan sangat tergantung dari hasil penjualan air/rekening pelanggan karena PDAM tidak mendapat subsidi dari pemerintah dalam kegiatan operasional setiap bulannya saat ini PDAM.

Saat ini PDAM Kabupaten Donggala memiliki pegawai sebanyak 158 dangan 107 orang pegawai tetap dan 51 orang pegawai tidak tetap (honorer dan kontrak) yang tersebar dilokasi kerja kantor pusat yang berada di Kota Palu dan di unit-unit pelayanan (IKK) di Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong. Untuk status pendidikan, umum nya didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan SMA sederajat.